Tata Kerja DPD KNPI Jabar

TATA KERJA
DEWAN PENGURUS DAERAH
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE 2010 – 2013

BAB I

UMUM

1. Tata Kerja DPD KNPI Provinsi Jawa Barat periode 2010 – 2013 disusun berdasarkan :
a. Ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI.
b. Keputusan-keputusan Musyawarah Provinsi – XII Pemuda KNPI Jawa Barat tahun 2010.
c. Pendapat yang berkembang dalam rapat pengurus harian dan rapat pleno pengurus KNPI Provinsi Jawa Barat.

2. Dewan Pengurus Daerah merupakan badan eksekutif tertinggi yang bersifat kolektif dan independen, oleh karena itu tugas-tugas pengurus KNPI Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan semangat persatuan dan kesatuan serta rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

3. Maksud adanya tata kerja adalah untuk mengatur mekanisme tugas, wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja pengurus KNPI Provinsi Jawa Barat periode 2010 – 2013. Oleh karena itu, pengaturan tata kerja adalah untuk memberi arah yang bernuansa pembagian tugas dan bukan untuk pemisahan tugas.

4. Tujuan adanya tata kerja adalah untuk membentuk sinergi kerja pengurus KNPI Provinsi Jawa Barat periode 2010 – 2013 melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta managerial organisasi dengan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas serta evaluasi kegiatan dan program kerja DPD KNPI Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil yang maksimal dengan ditopang oleh semangat kemandirian, enterprenear, jiwa pembaharuan dan tekad persatuan.

5. Azas-azas :
a.  Kolektif artinya : Kebersamaan dalam mengambil kebijaksanaan organisasi
b.  Kesinambungan artinya : Melanjutkan perencanaan dan pelaksanaan program-program periode sebelumnya sesuai dengan rekomendasi Musprov – XII Pemuda/KNPI Jawa Barat tahun 2010.
c.  Keterpaduan artinya : Dalam menjalankan seluruh kegiatan dan program DPD KNPI Jawa Barat harus memperhatikan aspek koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS).
d.  Pemberdayaan dan ke-manfaatan artinya : Gerak/aktivitas dan sikap KNPI bersifat tidak mengikat terhadap salah satu organisasi partai politik, pemerintah dan/atau organisasi lainnya.

BAB II

TUGAS POKOK, SUSUNAN DAN KOMISI DPD KNPI PROVINSI JAWA BARAT

1. Tugas pokok Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksudkan oleh Musprov – XII Pemuda/KNPI Jawa Barat tahun 2010 adalah :
a. Memimpin organisasi KNPI dalam mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam AD/ART KNPI, Keputusan Kongres, Peraturan Organisasi serta kebijakan yang digariskan oleh DPP KNPI.
b. Mengkoordinir pelaksanaan program daerah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, dengan sejak awal telah melibatkan secara aktif Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Potensi Pemuda lainnya, baik dalam proses perencanaan, pengorganisasian dan terutama pada pelaksanaan kegiatan atau program DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
c. Mengambil langkah-langkah dan tindakan yang dipandang perlu untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, usaha dan pengembangan organisasi kurun waktu tiga tahun kedepan.
d. Membentuk komisi, bidang, badan, lembaga, kelompok kerja (pokja), yayasan, koperasi atau kepanitiaan sesuai kebutuhan, guna mendukung perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan serta program-program DPD KNPI Provinsi Jawa Barat. Pembentukan perangkat organisasi di atas dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik sifat, fungsi dan struktur organisasi, serta perubahan orientasi kiprah KNPI sesuai tantangan, permasalahan dan kebutuhan anggota sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Provinsi – XII Pemuda/KNPI Jawa Barat tahun 2010. Pengaturan lebih lanjut tentang hal ini akan diatur dalam peraturan organisasi (PO) KNPI.

2. Susunan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Jawa Barat periode 2010 – 2013 terdiri dari :
a. Ketua
b. Wakil-wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Wakil-wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. Wakil-wakil Bendahara
g. Anggota-anggota Komisi

3. Dalam rangka operasionalisasi dan optimalisasi pencapaian usaha organisasi (Bab I pasal 1 ART KNPI) melalui berbagai aktivitas program dan kegiatan, dibentuk komisi-komisi sebagai berikut :
a. Komisi Keorganisasian
b. Komisi Kaderisasi dan Pendidikan
c. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
d. Komisi Kesejahteraan Sosial
e. Komisi Budaya dan Multikultural
f. Komisi Luar Negeri
g. Komisi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Pemuda
h. Komisi Ideologi, Politik dan Kebijakan Publik
i. Komisi Hukum, HAM dan Advokasi
j. Komisi Ketahanan dan Keamanan
k. Komisi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
l. Komisi Komunikasi dan Informatika
m. Komisi Riset, Penelitian dan Pengembangan Teknologi
n. Komisi Keagamaan
o. Komisi Kesehatan
p. Komisi Olahraga
q. Komisi Pariwisata
r. Komisi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
s. Komisi Peternakan, Perikanan dan Kelautan
t. Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan KUKM
u. Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral
v. Komisi Infrastruktur, Perumahan dan Pemukiman
w. Komisi Perdagangan
x. Komisi Perindustrian
y. Komisi Investasi dan Perbankan
z. Komisi Tenaga Kerja dan Transmigrasi
aa. Komisi Lingkungan Hidup
bb. Komisi Transportasi
cc. Komisi Otonomi Daerah
dd. Komisi Pembangunan Pedesaan

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

1. Ketua

a. Sebagai penanggung jawab tertinggi, memimpin organisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam AD/ART KNPI, Keputusan Kongres, Peraturan Organisasi serta kebijaksanaan yang digariskan oleh DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
b. Bersama-sama Sekretaris bertanggung jawab atas jalannya organisasi dan bertindak keluar untuk dan atas nama organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat
c. Bersama-sama Bendahara dan Sekretaris bertanggung jawab atas keuangan dan penggalangan dana organisasi dengan manajemen yang baik dan transparan.
d. Mengatur pembagian kerja diantara masing-masing Wakil Ketua.
e. Memimpin rapat-rapat seperti yang diatur dalam tata kerja ini.
f. Bersama-sama Sekretaris dan atau Wakil-wakil Sekretaris yang diberi wewenang, menandatangani surat-surat keluar terutama yang berbentuk pernyataan sikap keluar dan atau tindakan untuk dan atas nama organisasi.
g. Dalam hal-hal mendesak, Ketua dapat mengambil keputusan organisasi dengan mendengar saran dan pertimbangan pengurus harian, dan kemudian mempertanggung jawabkannya kepada DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
h. Menugaskan satu atau beberapa pengurus untuk mewakili DPD KNPI Provinsi Jawa Barat dalam acara-acara/kegiatan-kegiatan atas nama DPD KNPI Jawa Barat.
i. Dalam hal sedang berhalangan, maka dalam melaksanakan tugas-tugas Ketua diserahkan kepada Wakil Ketua yang seusai dengan bidang dimaksud.

2. Wakil-wakil Ketua :

I. Wakil Ketua Komisi Keorganisasian,
a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas menyangkut bidang keorganisasian.
b. Melaporkan secara terbuka atas penggunaan dana anggaran kegiatan.
c. Melaksanakan tugas-tugas keorganisasian baik internal maupun eksternal.

A. Tugas Internal Organisasi :
-   Mengelola sumber daya yang dimiliki oleh DPD KNPI Provinsi Jawa Barat baik fisik maupun  non fisik.
-   Mengatur secara efektif dan efisien pembagian tugas dan wewenang karyawan KNPI Jawa Barat
-   Mengatur secara efektif dan efisien hak-hak dan kewajiban karyawan, reward serta sanksi yang harus diberikan
-   Mengatur secara efektif dan efisien urusan rumah tangga KNPI menyangkut penginventarisan sumber daya, pengelolaan inventaris dan perawatan inventaris serta pemusnahan inventaris.
-   Bertanggung jawab atas resiko kerusakan dan kehilangan yang diakibatkan oleh kelalaian.
-   Menghimpun data kepengurusan OKP tk. Jawa Barat dan data kepengurusan DPD KNPI Kabupaten/Kota se- Jawa Barat.
-   Komisi Keorganisasian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris DPD KNPI Provinsi Jawa Barat apabila diperlukan serta bertanggung jawab atas kebijakan lembaga.
-   Rapat-rapat :
a. Rapat Pengurus Harian
b. Rapat Pleno Pengurus
c. Rapat Koordinasi
d. Rapat Kerja Provinsi
e. Rapat Pleno diperluas
f. Dan lain-lain

B. Tugas Eksternal :
- Bertanggung jawab dalam mengkoordinir perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi-komisi sesuai dengan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordinir utusan-utusan penyelenggaraan Musyawarah Pemuda/KNPI Kabupaten/Kota, Rapat Kerja Pemuda/KNPI Kabupaten/Kota se- Jawa Barat.
- Bertanggung jawab atas dokumen-dokumen hukum, tata aturan yang dihasilkan, baik hasil Kongres DPP KNPI, Rakernas DPP KNPI, Musprov, maupun Rakerprov KNPI Jawa Barat.
- Melakukan evaluasi bersama pengurus harian KNPI Jawa Barat terhadap penyelenggaraan program-program komisi DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar mandat tertulis sesuai dengan bidangnya apabila Ketua berhalangan.
- Komisi Keorganisasian bersama Ketua berhak memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga khusus di DPD KNPI Provinsi Jawa Barat guna melakukan pelaksanaan program kerja.

II. Wakil Ketua Komisi Kaderisasi dan Pendidikan

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang kaderisasi dan pendidikan apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan kaderisasi dan pendidikan dalam bentuk program aksi.
- Mempersiapkan konsep pendidikan perkaderan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Melakukan kajian dan mencermati setiap perkembangan pendidikan baik yang terjadi di tingkat daerah maupun wilayah.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan komisi kaderisasi dan pendidikan.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota komisi kaderisasi dan pendidikan.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan komisi kaderisasi dan pendidikan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

III. Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

IV. Wakil Ketua Komisi Kesejahteraan Sosial

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Kesejahteraan Sosial apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan komisi Kesejahteraan Sosial.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota komisi Kesejahteraan Sosial.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan komisi Kesejahteraan Sosial DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

V. Wakil Ketua Komisi Budaya dan Multikultural

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Budaya dan Multikultural apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Budaya dan Multikultural dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan komisi Budaya dan Multikultural.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota komisi Budaya dan Multikultural.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan komisi Budaya dan Multikultural DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

VI. Wakil Ketua Komisi Luar Negeri

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Luar Negeri apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Luar Negeri dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan komisi Luar Negeri.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota komisi Luar Negeri.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan komisi Luar Negeri DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

VII. Wakil Ketua Komisi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Pemuda

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Pemuda apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Pemuda dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan komisi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Pemuda.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota komisi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Pemuda.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan komisi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Pemuda DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

VIII. Wakil Ketua Komisi Ideologi, Politik dan Kebijakan Publik

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Ideologi, Politik dan Kebijakan Publik apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Ideologi, Politik dan Kebijakan Publik dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Ideologi, Politik dan Kebijakan Publik.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Ideologi, Politik dan Kebijakan Publik.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Ideologi, Politik dan Kebijakan Publik DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

IX. Wakil Ketua Komisi Hukum, HAM dan Advokasi

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Hukum, HAM dan Advokasi apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Hukum, HAM dan Advokasi dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Hukum, HAM dan Advokasi.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Hukum, HAM dan Advokasi.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Hukum, HAM dan Advokasi DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

X. Wakil Ketua Komisi Ketahanan dan Keamanan

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Ketahanan dan Keamanan apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Ketahanan dan Keamanan dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Ketahanan dan Keamanan.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Ketahanan dan Keamanan.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Ketahanan dan Keamanan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XI. Wakil Ketua Komisi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung Jawab dalam upaya melakukan kerjasama program dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Provinsi Jawa Barat.
- Bertanggung Jawab dalam merencanakan, melakukan pendekatan, dan memutuskan suatu program kerjasama antar lembaga.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XII. Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Informatika

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Komunikasi dan Informatika apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Komunikasi dan Informatika dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Komunikasi dan Informatika.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Komunikasi dan Informatika.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Komunikasi dan Informatika DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XIII. Wakil Ketua Komisi Riset, Penelitian dan Pengembangan Teknologi

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Riset, Penelitian dan Pengembangan Teknologi apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Riset, Penelitian dan Pengembangan Teknologi dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Riset, Penelitian dan Pengembangan Teknologi.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Riset, Penelitian dan Pengembangan Teknologi.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Riset, Penelitian dan Pengembangan Teknologi DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XIV. Wakil Ketua Komisi Keagamaan

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang keagamaan apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Keagamaan dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Keagamaan.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Keagamaan.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Keagamaan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XV. Wakil Ketua Komisi Kesehatan

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Kesehatan apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Kesehatan dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Kesehatan.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Kesehatan.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Kesehatan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XVI. Wakil Ketua Komisi Olahraga

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Olahraga apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Olahraga dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Olahraga.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Olahraga
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Olahraga DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XVII. Wakil Ketua Komisi Pariwisata

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Pariwisata apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Pariwisata dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Pariwisata.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Pariwisata.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Pariwisata DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XVIII. Wakil Ketua Komisi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XIX. Wakil Ketua Komisi Peternakan, Perikanan dan Kelautan

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Peternakan, Perikanan dan Kelautan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XX. Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan KUKM

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Pemberdayaan Ekonomi dan KUKM apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Pemberdayaan Ekonomi dan KUKM dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan KUKM.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan KUKM.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan KUKM DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XXI. Wakil Ketua Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Energi dan Sumber Daya Mineral apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XXII. Wakil Ketua Komisi Infrastruktur, Perumahan dan Pemukiman

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Infrastruktur, Perumahan dan Pemukiman apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Infrastruktur, Perumahan dan Pemukiman dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Infrastruktur, Perumahan dan Pemukiman.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Infrastruktur, Perumahan dan Pemukiman.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Infrastruktur, Perumahan dan Pemukiman DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XXIII. Wakil Ketua Komisi Perdagangan

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Perdagangan apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Perdagangan dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Perdagangan.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Perdagangan.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Perdagangan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XXIV. Wakil Ketua Komisi Perindustrian

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Perindustrian apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Perindustrian dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Perindustrian.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Perindustrian.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Perindustrian DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XXV. Wakil Ketua Komisi Investasi dan Perbankan

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Investasi dan Perbankan apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Investasi dan Perbankan dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Investasi dan Perbankan.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Investasi dan Perbankan.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Investasi dan Perbankan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XXVI. Wakil Ketua Komisi Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XXVII. Wakil Ketua Komisi Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Lingkungan Hidup apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Lingkungan Hidup dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Lingkungan Hidup.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Lingkungan Hidup.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Lingkungan Hidup DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XXVIII. Wakil Ketua Komisi Transportasi

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Transportasi apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Transportasi dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Transportasi.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Transportasi.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Transportasi DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XXIX. Wakil Ketua Komisi Otonomi Daerah

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Otonomi Daerah apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Otonomi Daerah dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Otonomi Daerah.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Otonomi Daerah.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Otonomi Daerah DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

XXX. Wakil Ketua Komisi Pembangunan Pedesaan

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar pembagian tugas bidang Pembangunan Pedesaan apabila Ketua berhalangan.
- Bersama-sama Ketua dan Sekretaris memecahkan/memutuskan permasalahan Pembangunan Pedesaan dalam bentuk program aksi.
- Bertanggung jawab dalam mengkoordininir pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan Komisi Pembangunan Pedesaan.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan anggota-anggota Komisi Pembangunan Pedesaan.
- Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun program tahunan sebagai bahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Provinsi.
- Melaporkan secara terbuka atas penggunaan anggaran-anggaran kegiatan Komisi Pembangunan Pedesaan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

3. Sekretaris

a. Bersama-sama Ketua bertanggung Jawab atas jalannya organisasi dan bertindak keluar untuk dan atas nama organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
b. Menandatangani surat-surat keluar terutama yang berbentuk pernyataan sikap keluar dan tindakan untuk dan atas nama organisasi.
c. Bersama-sama Ketua menginventarisasi masalah-masalah yang timbul untuk dapat dicarikan pemecahannya.
d. Bersama-sama Ketua dan Wakil-wakil Ketua mengkoordinir pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
e. Bersama-sama dengan pengurus harian memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dalam hal pengambilan keputusan yang harus dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak.
f. Mengadakan pembagian tugas diantara Wakil-wakil Sekretaris dalam rangka optimalisasi penanganan seluruh kegiatan teknis administrativ DPD KNPI Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan tugas internal komisi organisasi.
g. Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris diserahkan kepada Wakil-wakil Sekretaris yang telah ditunjuk secara tertulis sesuai dengan bidangnya masing-masing.
h. Menghadiri rapat-rapat DPD KNPI Provinsi Jawa Barat sesuai dengan undangan.

4. Wakil-wakil Sekretaris

a. Melaksanakan tugas sesuai dengan pembidangan yang ditetapkan bersama Sekretaris dalam rangka optimalisasi penanganan seluruh kegiatan teknis administrativ DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
b. Bersama-sama Wakil Ketua dan Wakil Bendahara mengakomodir pelaksanaan kegiatan dan program komisi sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati.
c. Melaksanakan tugas-tugas administrasi dan member dukungan bagi suksesnya kegiatan dan program KNPI pada umumnya dan komisi pada khususnya.
d. Melaksanakan tugas-tugas Sekretaris atas penunjukkan serta pembidangan apabila Sekretaris berhalangan.
e. Memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris.
f. Menghadiri rapat-rapat DPD KNPI Provinsi Jawa Barat sesuai dengan undangan.

5. Bendahara

a. Bersama-sama Ketua dan Sekretaris bertanggung Jawab atas keuangan dan penggalangan danan organisasi, termasuk kebijaksanaan pengaturan keuangan dan dana serta inventaris organisasi.
b. Bertanggung jawab secara transparan atas managemen dan teknik pengelolaan keuangan.
c. Bersama Sekretaris atau Wakil-wakil Bendahara yang ditunjuk, melaksanakan pengaturan logistic DPD KNPI Provinsi Jawa Barat atas persetujuan Ketua.
d. Membuat laporan keuangan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali untuk disampaikan kepada DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
e. Mengadakan pembagian tugas diantara Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara.
f. Menghadiri rapat-rapat DPD KNPI Provinsi Jawa Barat sesuai dengan undangan.

6. Wakil-wakil Bendahara

a. Bersama-sama Bendahara melaksanakan tugas-tugas penggalangan dana, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan organisasi sesuai dengan pembagian tugas yang disepakati.
b. Melaksanakan fungsi dan tugas kebendaharaan sesuai dengan komisinya masing-masing.
c. Melaksanakan tugas-tugas Bendahara atas dasar penunjukkan secara tertulis, bilamana Bendahara berhalangan.
d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bendahara.
e. Menghadiri rapat-rapat DPD KNPI Provinsi Jawa Barat sesuai dengan undangan.

7. Anggota Pleno (secara umum)

A. Tugas dan Wewenang

1) Anggota Pleno dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya didasarkan kepada pembagian komisi masing-masing.
2) Bersama-sama anggota komisi merencanakan dan mengevaluasi kegiatan atau program kerja berdasarkan program daerah untuk disampaikan dalam Rapat Pleno Pengurus dan Rapat Kerja Provinsi.
3) Mempersiapkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan atau program komisi yang telah diputuskan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan secara aktif dan atau bekerjsama dengan anggota berhimpun, potensi pemuda lainnya, serta berbagai pihak dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan program DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
4) Merencanakan dan melaksanakan pembentukan Badan/Lembaga/Pokja/Yayasan dan atau kepanitiaan sesuai dengan kebutuhan komisi yang diorientasikan kepada kebutuhan, tantangan dan permasalahan anggota pengembangan organisasi, dan kebutuhan pembangunan nasional pada umumnya.
5) Mengikuti perkembangan keadaan dan informasi dibidang tugas koordinasi masing-masing serta terus menerus dan menganalisa dan membuat perkiraan tentang akibat-akibat yang mungkin timbul dari perkembangan keadaan tersebut.
6) Mengadakan koordinasi dan merintis kerjasama dengan berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah terutama kelompok generasi muda, dan merealisasikannya setelah mendapat persetujuan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
7) Mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dan program komisi DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
8) Menghadiri rapat-rapat DPD KNPI Provinsi Jawa Barat sesuai undangan.

B. Pengorganisasian

1) Komisi

a) Komisi-komisi dibentuk dengan mengacu kepada 30 (tiga puluh dua) aspek program KNPI Jawa Barat yaitu, aspek keorganisasian, aspek kedrisasi dan pendidikan, aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, aspek kesejahteraan sosial, aspek budaya dan multikultural, aspek luar negeri, aspek pelatihan dan pengembangan sumber daya pemuda, aspek ideologi, politik dan kebijakan publik, aspek hukum, HAM dan advokasi, aspek ketahanan dan keamanan, aspek kerjasama dan hubungan antar lembaga, aspek komunikasi dan informatika, aspek riset, penelitian, dan pengembangan teknologi, aspek keagamaan, aspek kesehatan, aspek olahraga, aspek pariwisata, aspek pertanian, perkebunan, dan kehutanan, aspek peternakan, perikanan dan kelautan, aspek pemberdayaan ekonomi dan KUKM, aspek energi dan sumber daya mineral, aspek infrastruktur perumahan dan pemukiman, aspek perdagangan, aspek perindustrian, aspek investasi dan perbankan, aspek tenaga kerja dan transmigrasi, aspek lingkungan hidup, aspek transportasi, aspek otonomi daerah, aspek pembangunan pedesaan.
b) Setiap komisi beranggotakan 15 orang, 12 orang dan 8 orang pengurus KNPI Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari unsur Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara dan anggota komisi.

2) Koordinator Wilayah

a) Sebagai “alat bantu” DPD KNPI Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembinaan, konsolidasi, implementasi program dan pengembangan ke tingkat daerah dibentuk coordinator wilayah yang beranggotakan seluruh fungsionaris DPD KNPI Provinsi Jawa Barat diluar instansi penanggung jawab organisasi yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
b) Koordinator wilayah atas 5 (lima) wilayah kerja yaitu, Wilayah Bandung Raya, Wilayah Bogor, Wilayah Priangan, Wilayah Purwakarta, Wilayah Cirebon.

BAB IV

MEKANISME, JENIS DAN WEWENANG RAPAT-RAPAT

1. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, maka pengambilan keputusan organisasi dilakukan dalam rapat-rapat DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

2. Rapat DPD KNPI Provinsi Jawa Barat dinyatakan sah untuk dilaksanakan apabila :
a. Dikeluarkan/disampaikan undangan baik tertulis atau melalui telepon seluler dengan layanan SMS kepada peserta rapat atau pengurus DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
b. Memenuhi quorum, yaitu dihadiri (baik langsung atau melalui pemberitahuan/surat ijin) oleh lebih dari setengah jumlah peserta rapat atau pengurus KNPI Provinsi Jawa Barat.

3. Apabila quorum tidak/belum tercapai, maka rapat ditunda 2 x 15 menit untuk mengusahakan tercapainya quorum. Apabila setelah penundaan tersebut ternyata quorum belum/tidak juga tercapai, maka dengan persetujuan peserta yang hadir, rapat dapat dinyatakan sah dilaksanakan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi, efisiensi dan efektivitas proses pengambilan keputusan, dengan tetap memperhatikan bobot dan proses pengambilan keputusan ini sendiri bagi kepentingan organisasi.

4. Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat DPD KNPI Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan mengutamakan pronsip-prinsip musyawarah untuk mufakat yang disemangati oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, toleransi, persatuan dan kesatuan.

5. Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak (voting) dengan tiap peserta rapat berhak atas satu suara.

6. Setiap jenis rapat harus dilengkapi dengan risalah rapat dan setiap risalah rapat dengan segala keputusannya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris rapat untuk selanjutnya diperbanyak oleh Sekretaris.

7. Jenis-jenis rapat DPD KNPI Provinsi Jawa Barat terdiri atas :
a. Rapat Dewan Pengurus Harian (Rapat Harian)
b. Rapat Dewan Pengurus Daerah (Rapat Pleno Pengurus)
c. Rapat Pleno diperluas
d. Rapat Koordinasi Komisi/Badan/Lembaga/Pokja/Yayasan dan atau kepanitiaan.

8. Rapat Dewan Pengurus Harian(Rapat Harian) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan dan dihadiri oleh :
8.1. Ketua
8.2. Wakil-wakil Ketua
8.3. Sekretaris
8.4. Wakil-wakil Sekretaris
8.5. Bendahara
8.6. Wakil-wakil Bendahara
8.7. Undangan sesuai kebutuhan

Kehadiran undangan dalam rapat harian tidak dalam kapasitas sebagai anggota rapat yang memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan.

9. Rapat Dewan Pengurus Harian (Rapat Harian) berwenang :

a. Membicarakan kegiatan dan program DPD KNPI Provinsi Jawa Barat yang akan datang, sedang dan telah dilaksanakan, sesuai tingkatan perkembangan dan tantangan yang dihadapi terutama kegiatan dan program DPD KNPI Provinsi Jawa Barat yang mendesak untuk dilaksanakan.
b. Sebagai forum pengambilan keputusan yang secara dinamis, menganalisa, memutuskan dan mengambil langkah-langkah/tindakan dalam menjawab berbagai permasalahan internal dan eksternal organisasi, baik pada lingkup regional ataupun nasional, yang mendesak untuk ditanggapi.
c. Sebagai forum sosialisasi dan pra-kondisi terhadap berbagai materi atau agenda pembicaraan yang akan dibahas dalam forum rapat pleno pengurus KNPI Provinsi Jawa Barat.
d. Keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat harian harus dilaporkan dalam rapat pleno pengurus KNPI Provinsi Jawa Barat untuk mendapat pengesahan.
e. Pimpinan rapat harian adalah Ketua DPD KNPI Provinsi Jawa Barat atau salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk.

10. Rapat Dewan Pengurus Daerah (Rapat Pleno Pengurus) diadakan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) bulan dan dihadiri oleh :
a. Ketua
b. Wakil-wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Wakil-wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. Wakil-wakil Bendahara
g. Anggota-anggota Komisi.

11. Rapat Dewan Pengurus Daerah (Rapat Pleno Pengurus) berwenang :
a. Membahas dan menetapkan berbagai Peraturan Organisasi (PO) dan keputusan-keputusan penting DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
b. Mengambil keputusan dalam rangka menanggapi berbagai permasalahan organisasi, baik yang bersifat ke dalam maupun keluar, dalam lingkup regional maupun nasional.
c. Membahas, menetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan dan program DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
d. Membentuk kelengkapan organisasi seperti ; Komisi, Badan, Lembaga, Pokja, Yayasan, Koperasi dan atau kepanitiaan sesuai kebutuhan.
e. Membahas dan menetapkan bentuk-bentuk kerjasama DPD KNPI Provinsi Jawa Barat dengan berbagai instansi pemerintah maupun non pemerintah, terutama dengan kelompok-kelompok generasi muda.
f. Pimpinan rapat pleno pengurus adalah Ketua atau salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk.

12. Rapat Pleno diperluas diadakan sesuai kebutuhan dan dihadiri oleh :
a. Ketua
b. Wakil-wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Wakil-wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. Wakil-wakil Bendahara
g. Anggota-anggota Komisi
h. Undangan sesuai kebutuhan

13. Rapat pleno diperluas berwenang :
a. Sebagai forum konsultatif antara DPD KNPI Provinsi Jawa Barat dengan suatu lembaga dan organisasi lainnya, ataupun yang bersifat perorangan dalam membahas berbagai permasalahan penting dan strategis bagi kepentingan organisasi KNPI. Termasuk dalam kategori lembaga dan organisasi adalah : Majelis Pemuda Indonesia (MPI), Anggota berhimpun (OKP) dan DPD KNPI Kabupaten/Kota serta instansi pemerintah atau non pemerintah maupun potensi pemuda lainnya.
b. Menghasilkan keputusan-keputusan dalam bentuk rekomendasi kepada DPD KNPI Provinsi Jawa Barat untuk dibahas lebih lanjut.
c. Pimpinan rapat pleno diperluas adalah Ketua atau salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk.

14. Rapat Koordinasi Komisi/Badan/Lembaga/Pokja/Yayasan dan atau kepanitiaan diadakan sesuai kebutuhan dan dihadiri oleh berbagai pihak yang terkait dengan aktivias Komisi/Badan/Lembaga/Pokja/Yayasan dan atau kepanitiaan. Pengaturan lebih lanjut menyangkut hal ini diatur dalam Peraturan Organisasi.

15. Rapat Koordinasi Komisi/Badan/Lembaga/Pokja/Yayasan dan atau kepanitiaan berwenang :
a. Membahas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi program sektoral Komisi / Badan / Lembaga / Pokja / Yayasan dan atau kepanitiaan beserta permasalahan dan solusinya.
b. Membentuk perangkat pelaksana berdasarkan tingkatan pengorganisasian sesuai kebutuhan dan melaporkan hasil-hasilnya kepada DPD KNPI Provinsi Jawa Barat melalui rapat harian dan rapat pleno pengurus.
c. Pimpinan Rapat Koordinasi adalah pimpinan Komisi/Badan/Lembaga/Pokja/Yayasan dan atau kepanitiaan, atau salah seorang yang ditunjuk untuk maksud itu.

BAB V

PROSEDUR KERJA

1. Semua kebijaksanaan (policy) organisasi yang hendak dihasilkan dalam menanggapi berbagai bentuk permasalahan, melalui DPD KNPI Provinsi Jawa Barat harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Ketua, dan implementasi teknis pelaksanaannya dilaporkan kepada Sekretaris.

2. Ketua dapat membagikan permasalahan organisasi kepada Wakil-wakil Ketua dan Sekretaris atau Wakil-wakil Sekretaris yang ditugaskan untuk dibahas dan disiapkan alternative penyelesaian sesuai dengan bidangnya.

3. Masalah-masalah di bidang pelaksanaan kerja komisi yang masuk ke Sekretaris diteruskan kepada komisi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Ketua, untuk dibahas dan disiapkan solusi penyelesaiannya.

4. Dalam setiap rapat, hendaknya materi yang akan dibahas telah disiapkan konsep penanganannya oleh Wakil-wakil Ketua dan Sekretaris atau Wakil-wakil Sekretaris yang ditugaskan.

5. Setahun sekali pada setiap akhir tahun anggaran, masing-masing komisi diharuskan menyusun daftar kegiatan / program tahunan dengan mengacu kepada program daerah dan keputusan-keputusan Rakerprov, serta pendapat yang berkembang dalam rapat-rapat DPD KNPI Provinsi Jawa Barat, untuk kemudian diserahkan kepada Pengurus Harian melalui Sekretaris guna mendapat penetapan rapat harian dan pengesahan rapat pleno pengurus.

6. Apabila terdapat kegiatan atau program yang bersifat lintas komisi atau bersifat khusus, maka pengurus harian melalui Ketua akan menunjuk penanggung jawabnya.

7. Pengurus harian melalui Ketua akan menunjuk salah seorang dari pengurus KNPI dalam bidang koordinasinya untuk mengkoordinir dan mengawasi setiap pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh komisinya.

8. Paling lambat satu bulan setelah selesai pelaksanaan kegiatan atau program komisi dan atau lintas komisi, maka penanggung jawab kegiatan atau program tersebut harus sudah memberikan laporan secara tertulis kepada DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

9. Laporan tertulis dilengkapi dengan pertanggung jawaban keuangan, diserahkan kepada Sekretaris untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua dan dievaluasi dalam rapat harian dan atau rapat pleno pengurus.

10. Khusus pertanggung jawaban keuangan suatu kegiatan atau program, oleh Sekretaris pertanggung jawaban tersebut akan diteruskan kepada Bendahara, setelah melalui kearsipan Sekretaris.

BAB VI

PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

1. Pergantian Pengurus Antar Waktu dimaksudkan adalah untuk mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi DPD KNPI Provinsi Jawa Barat apabila menyangkut salah seorang atau lebih pengurus yang non aktif.

2. Kehilangan kepengurusan,
a. Apabila meninggal dunia,
b. Menyatakan mundur dari kepengurusan,
c. Tidak mengikuti rapat pleno pengurus sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas,
d. Diberhentikan dengan hormat atas dasar melanggar kode etik KNPI.

3. Pergantian pengurus sepenuhnya diserahkan kepada rapat pleno pengurus KNPI.

4. Mekanisme pergantian selanjutnya diatur dalam aturan organisasi tersendiri.

BAB VII

JENIS, KELENGKAPAN DAN PROSEDUR SURAT MENYURAT

1. Lingkup surat menyurat DPD KNPI Provinsi Jawa Barat terbagi atas :
a. Surat Eksternal, adalah surat yang dikeluarkan oleh dan atas nama DPD KNPI Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada berbagai pihak di luar kelembagaan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
b. Surat Internal, adalah surat yang dikeluarkan oleh dan atas nama DPD KNPI Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada fungsionaris DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

2. Jenis surat DPD KNPI Provinsi Jawa Barat terdiri atas :
a. Surat dinas biasa, adalah surat atas nama organisasi yang ditujukan kepada berbagai pihak internal dan eksternal DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
b. Surat dinas keputusan, adalah surat yang dikeluarkan untuk menetapkan suatu keputusan yang telah diambil dalam forum-forum pengambilan keputusan.
c. Surat dinas mandat, adalah surat yang dikeluarkan kepada satu atau beberapa orang fungsionaris DPD KNPI Provinsi Jawa Barat, guna mengemban mandat dan bertindak untuk dan atas nama organisasi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam surat mandat tersebut.
d. Surat dinas tugas, adalah surat yang dikeluarkan kepada satu atau beberapa orang fungsionaris DPD KNPI Provinsi Jawa Barat untuk mewakili organisasi atau melaksanakan suatu aktivitas dan program tersebut.
e. Surat dinas memo, adalah sejenis surat sebagai catatan dari seorang fungsionaris DPD KNPI Provinsi Jawa Barat  lainnya, dalam rangka koordinasi pengorganisasian suatu tugas, kegiatan atau program.

3. Semua surat dinas, baik untuk masing-masing anggota Dewan Pengurus, maupun untuk DPD KNPI Provinsi Jawa Barat secara kolektif, harus dicatat (diagendir) oleh Koordinator Tata Usaha Sekretariat dengan koordinasi Sekretaris atau Wakil Sekretaris.

4. Surat masuk yang telah diterima, dicap dan diberi tanggal serta dicatat, kemudian diberikan lembar disposisi dan dilaporkan kepada Sekretaris atau Wakil Sekretaris yang ditugaskan khusus disertai ringkasan pokok-pokok masalah surat tersebut. Sekretaris atau Wakil Sekretaris kemudian meneruskannya kepada Ketua dan kemudian disampaikan kepada komisi yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk. Pada prinsipnya semua surat masuk disimpan oleh Tata Usaha Sekretariat. Semua surat keluar yang bersifat dinas harus diproses dan diagendir oleh Koordinator Tata Usaha Sekretariat menurut bentuk administrative yang telah ditetapkan.

5. Penandantanganan surat keluar :
a. Semua surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, terutama surat yang berisi pernyataan sikap keluar bertindak untuk dan atas nama organisasi.
b. Surat keluar yang menyangkut persoalan pelaksanaan suatu proyek kegiatan atau program dapat ditandatangani oleh salah seorang Wakil Ketua dan Sekretaris atau Ketua dan Salah seorang Wakil Sekretaris yang ditugaskan sesuai bidang koordinasinya.
c. Surat yang bersifat teknis administrative dan rutin semata-mata, dapat ditandatangani oleh Sekretaris atau Wakil Sekretaris yang ditugaskan.
d. Semua surat yang menyangkut keuangan dan dana harus ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
e. Semua konsep isi surat keluar DPD KNPI Provinsi Jawa Barat dibuat oleh Sekretaris atau Wakil Sekretaris sebelum dikerjakan oleh Tata Usaha Sekretariat.
f. Konsep isi surat keluar dalam kaitan pelaksanaan kegiatan dan program organisasi, yang dibuat oleh Komisi / Badan / Lembaga/Pokja/Yayasan dan atau kepanitiaan harus mendapat persetujuan Sekretaris atau Wakil Sekretaris sebelum dikerjakan oleh Tata Usaha Sekretariat.
g. Dukungan administrasi oleh DPD KNPI Provinsi Jawa Barat dalam merealisasikan program-program kerjasama antara KNPI dengan Anggota yang berhimpun (OKP), organisasi dan lembaga lain, serta dengan instansi pemerintah harus menggunakan perangkat administrasi resmi dan legal organisasi, dengan ditandatanganinya hanya oleh penanggung jawab atau fungsionaris DPD KNPI Provinsi Jawa Barat yang diberi wewenang untuk maksud tersebut.

BAB VIII

KEUANGAN

1. Anggaran keuangan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat dibedakan dalam 3 (tiga) macam anggaran yaitu :
a. Anggaran Rutin,
b. Anggaran Program, dan
c. Anggaran Insidentil

2. Anggaran rutin terdiri dari :
a. Anggaran Rutin Sekretariat
1). Anggaran Rutin untuk Sekretariat disusun oleh Sekretaris dan Bendahara
2). Anggaran ini berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.
b. Anggaran rutin organisasi
c. Anggaran insidentil adalah dana yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk membayar pengeluaran yang tidak dapat diduga sebelumnya.

3. Anggaran Program, adalah anggaran untuk membiayai suatu proyek kegiatan atau program yang disusun oleh pimpinan pelaksana program bersama bendahara dan atau wakil bendahara yang ditugaskan.

4. Setiap pengeluaran uang oleh Bendahara berlangsung setelah disetujui oleh Ketua dan Sekretaris, terutama untuk :
a. Anggaran Rutin Sekretariat
b. Anggaran Rutin Organisasi
c. Anggaran Insidentil yang disetujui
d. Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan komisi, kecuali yang telah ditetapkan pengurus harian, cukup disetujui oleh Ketua dan Wakil Sekretaris yang membidanginya.
e. Anggaran Bantuan/sumbangan kepada pihak lain.

5. Pengusahaan dana yang tidak mengikat dikoordinir oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta hasilnya dilaporkan kepada DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

6. Untuk mengusahakan dan mengelola keuangan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat dibentuk Tim Anggaran DPD KNPI Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara ditambah dengan beberapa anggota DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

7. Tim Anggaran DPD KNPI Provinsi Jawa Barat mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam menanggulangi masalah pendanaan dan keuangan organisasi.

8. Cara atau teknik pengelolaan keuangan dan barang-barang inventaris DPD KNPI Provinsi Jawa Barat ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri berdasarkan tata kerja DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

9. Setiap 6 (enam) bulan sekali, Bendahara harus membuat laporan secara transparan pemasukan dan pengeluaran keuangan serta dilaporkan kepada DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

10. Hal-hal yang lebih terperinci tentang keuangan akan ditetapkan tersendiri.

BAB IX

PENUTUP

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Tata Kerja ini akan ditentukan kemudian melalui rapat harian dan rapat pleno pengurus DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.

Bandung, April 2011

DEWAN PENGURUS DAERAH
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
PROVINSI JAWA BARAT
 
© KNPI Jabar | Design by ONEJIE Edited from Blog template collaboration with Concert Tickets, and Menopause symptoms
Powered by Blogger